Dampak Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstrak

Kebijakan larangan penanaman komoditi yang menyerap air dalam jumlah banyak merupakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan laju kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui persepsi masyarakat terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta 2. Menganalisis dampak sosial ekonomi dari implementasi Peraturan Daerah  No. 8 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara dan analisis data menggunakan Likert Summated Rating (LSR). Hasil penelitian menemukan bahwa 1) 46,66 persen masyarakat setuju dengan adanya Perda RTRW karena mampu menjaga lingkungan dari kerusakan yang timbul akibat penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara 30,00 persen masyarakat sangat tidak setuju dengan adanya kebijakan ini karena dianggap sebagai penghalang untuk tumbuh dan bangkit dari keterpurukan ekonomi di wilayah pesisir; 2) Dampak sosial dengan adanya kebijakan ini adalah 46,66 persen masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini menimbulkan perbedaan pandangan antar warga terutama pro dan kontra terhadap larangan penanaman kelapa sawit. Perubahan struktur sosial terjadi saat kelompok masyarakat terbagi menjadi yang adaptif terhadap kebijakan dan yang terpinggirkan secara ekonomi. Dampak ekonomi adanya larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 50 persen masyarakat mengalami penurunan potensi penghasilan karena tidak dapat melanjutkan rencana menanam sawit. Pelarangan sawit menghilangkan potensi mata pencaharian baru yang dianggap menjanjikan.