Sistem Komunikasi Dalam Pembangunan Daerah
Isi Artikel Utama
Abstrak
Pembangunan daerah adalah upaya terencana yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan bisnis) dalam rangka mencapai tujuan daerah berdasarkan tujuan negara. Pembangunan daerah pada prinsipnya, adalah proses yang terdiri dari tiga siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk mencapai kerjasama yang baik ini diperlukan dan sinergi antara semua pelaku pembangunan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan unsur-unsur sistem komunikasi dalam pembangunan daerah dan menjelaskan lingkungan sistem komunikasi dalam pembangunan daerah. Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah memiliki beberapa unsur yaitu sumber daya manusia, kebijakan, teknologi dan institusi. Pada teori sistem, ada tiga tingkatan sistem yang berhubungan secara hirarki atau multilevel yaitu suprasistem, sistem dan subsistem. Ketiga tingkatan dari sistem ini bersifat relatif dan tergantung pada konteks atau peristiwa. Pada pembahasan tentang sistem komunikasi dalam pembangunan daerah dalam tulisan ini, ditetapkan komunikasi pembangunan sebagai suprasistem dan komunikasi pemerintahan daerah sebagai subsistemnya. Penentuan ini berdasarkan fokus penelitian ini untuk membahas komunikasi dalam sudut pandang pemerintahan daerah. Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah adalah dinamis sejalan dengan perubahan sistem lain. Beberapa sistem lain yang dapat mempengaruhi sistem komunikasi dalam pembangunan daerah, antara lain, sistem politik, hukum, budaya, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lainnya.
Rincian Artikel
Referensi
DAFTAR PUSTAKA
Arifin A. 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
DeVito JA. 1997. Komunikasi Antar Manusia. terj. Agus Maulana. Jakarta: Professioal Books.
[GTZ] Gesellchaft fur Techische Zusammenarbeit. 2000. Local Development Planning (Pengembangan Ekonomi Lokal). Jakarta: GTZ Office.
Herujito YM. 1996. Dasar-Dasar Manajemen: Pendekatan Proses, Fungsi, Sistem, Teknik dan Manusiawi. Bogor: IPB.
Hesselbein F dan Johnston R. 2005. A Leader to Leader Guide: On High Performance Organization. terj. Marianto Samosir. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Innes JE dan Booher DE. 2000. Public Participation in Planning New Strategies for the 21st Century. Berkeley: University of California.
Kristanto, A. 2008. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Littlejohn SW and Foss KA. 2005. Theories of Human Communication. Eight Edition. Canada: Wadsworth.
Nurudin. 2007. Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Susanto A. 2000. Sistem Informasi Manajamen: Konsep dan Pengembangannya. Bandung: Linggajaya.
Sutanta E. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sirojuzilam dan Mahalli K. 2010. Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi. Medan: USU Press.
Tjokroamidjojo B. 2003. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Usmara dan Dwiantara L. 2004. Strategi Organisasi. Yogyakarta. Amara Books.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.