Potential of Regional Tax As Source of Regional Local Income in Riau Province
Main Article Content
Abstract
Based on the SWOT map which was in quadrant I, the strategies that could be applied were SO (strength and opportunities) by increasing the quality of Human Resources, enhancing and streamlining the dissemination of Regional Regulations to the community at large, intensifying the implementation of socialization and counseling both formally and informally, expanding tax-base regional levies/taxes under the authority of the province, facilitating the method of annual tax payments through online, establishing and creating new strategies in collecting taxes and paying more attention to quality and excellent service. Recommendations for increasing local taxes were to re-collect taxpayers and expand local tax bases, enforce tax management, re-identify organizational missions and mandates, impose penalties for regional tax violations and conduct computerized regional income (KOMPATDA).
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Laporan Penelitian Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Diluar Sektor Minyak dan Gas di Provinsi Riau Tahun 2017
Syahrituah Siregar, Abdul Hadi, Pemetaan Potensi Dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Potensi Pkb dan BBN-KB), Laporan Peneltian, 2011.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Provinsi Riau Tahun 2001-2005.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Propeda Provinsi Riau 2001-2005
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
Todaro. Michael.P. Development Planning Oxford University Press, 2006.