Tanggung Jawab Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui model LKS dan non (luar) LKS. Metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pelayanan sosial bagi PMKS yang oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui 4 LKS pada tahun 2018 sebesar 210 orang. Kewenangan dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum proporsional. Ada selisih 4,3 % jumlah PMKS yang dilayani provinsi lebih sedikit dibandingkan yang dilaksanakan masyarakat. Dibandingkan dengan jumlah total PMKS se Provinsi Riau, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui LKS baru 0,04%. Sedangkan yang lain dilaksanakan pemerintah pusat sebanyak 185 orang dan swasta. LKS swasta berkontribusi 0,94% dari total PMKS se-Provinsi Riau.